Assalamu'alaikum Wr. Wb. | Selamat datang di situs resmi Pengadilan Agama Ruteng | Media Pelayanan, Transparansi dan Informasi dan Perkara Online
Menu

 

           

×

Error

There was a problem loading image 4. Hakim C 2.jpg in mod_featcats

PROBLEMATIKA EKSEKUSI ATAS NAFKAH ANAK

YANG DILALAIKAN OLEH MANTAN SUAMI[1]

Oleh: Novendri Eka Saputra, S.H.I.[2]

  1. Pendahuluan

Ada tiga unsur penting yang harus termuat dalam putusan hakim sehingga bisa membuat putusan hakim tersebut dapat dikatakan sempurna, ketiga unsur penting tersebut adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam hal kepastian hukum terkadang hakim dalam suatu perkara perceraian khususnya cerai talak di peradilan agama yang didalamnya terdapat tuntutan/gugatan rekonvensi tentang nafkah anak sering kali hakim lupa/lalai dalam mempertimbangkan apakah produk putusannya tersebut dikemudian hari dapat dieksekusi oleh pengadilan cq Jurusita. karena berdasarkan pengalaman penulis selama bertugas sebagai hakim di Pengadilan Agama Ruteng dalam membuat putusan tentang nafkah anak di dalam diktum amar putusan hanya memuat pembebanan terhadap pihak pemohon/tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah kepada anaknya sekurang-kurangnya setiap bulan  sebesar sekian rupiah hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah.

 Apabila di dalam diktum amar putusan hanya memuat seperti ini tidak ada klausula tambahan jaminan berupa harta/benda berharga yang dimiliki oleh pemohon/tergugat rekonvensi yang nantinya ketika si pemohon/tergugat rekonvensi lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya, harta/benda tersebut dapat dieksekusi oleh pengadilan. Karena ketika didalam diktum tersebut tidak termuat jaminan yang nantinya dapat dieksekusi oleh pengadilan akan sangat mungkin terjadi dipertangahan jalan ketika si pemohon/tergugat rekonvensi bangkrut dalam usahanya, atau si pemohon/tergugat rekonvensi dengan penghasilan pas-pasan menemukan jodohnya kemudian menikah lagi dengan wanita tersebut lalu terbuai dengan kehidupan rumah tangganya yang baru sehingga ia lupa akan tanggung jawab terhadap anaknya yang berada dalam asuhan mantan istrinya, dan dapat dipastikan dengan kejadian atau peristiwa tersebut di atas si pemohon/tergugat rekonvensi melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Sehingga ketika termohon/penggugat rekonvensi meminta kepada Pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap kelalaian si pemohon/tergugat rekonvensi tersebut dan di dalam putusan tidak ada jaminan berupa harta/benda dari pemohon/tergugat rekonvensi, maka pengadilan cq jurusita akan sangat kesulitan dalam melaksanakan ekseskusi tersebut, disini terlihat sangat jelas sekali bahwa produk putusan yang ditelah dijatuhkan tersebut tidak memiliki kepastian hukum. disinilah hakim harus berani melakukan terobosan hukum memberikan warna baru dalam putusannya sehingga putusan tentang nafkah anak tersebut ada kepastian hukum didalamnya.

  1. Menjadikan  Harta  Pemohon/Tergugat rekonvensi  Sebagai  Jaminan  Terhadap Kelalaian PembayaranNafkah Anak Pasca Perceraian

Denganberbagai problemeksekusi atau pelaksanaanamar putusanyangmenghukum pemohon/terguga rekonvensi   (aya anak untuk   membayar/menanggung   nafkah anak/anak-anaknyasetiapbulan sekurang-kurangnya sebesarsekian rupiah,hingga anak tersebutberumur 21tahunatausudah menikah,cukupsulituntukdieksekusiatauditegakkan pelaksanaannyaolehPengadilanAgamacq.Jurusita,apabilatermohoneksekusi(ayah anak tersebut)engganmenjalankanamarputusan tersebut dengan sukarela.Rumitnya prosedur formalpermohonaneksekusibagimasyarakatawam,besarnyabiayaeksekusi, dibandingdenganjumlahnilainafkaanak  yangtelah  ditetapkanolehmajelishakim perbulantersebutsangattidakseimbang.Olehkarena itusangatbanyakditemuiputusan- putusan  yangmemuat  nafkaanak  tidak  dapat  ditegakkan,  tidak  bernilai, karenatidak mengikat pemohon/tergugat rekonvensi(ayah)untuk melaksanakannyadengantertib, demi kelangsunganhidup anak-anakyangmenjadikorban perceraian orang tuanyatersebut. Sehingga demi memberikankepastian hukumterhadapterpenuhinya hak-hakanak  yanmenjadi  korban  perceraian  orang  tuanya sebagaimana  tersebut  di atas,  maka dalammenanganikasus-kasusperceraianyangdidalamnyaterdapatgugatan nafkahanak, penulis berpendapat hakim dalam menangani perkara tersebut dapat  menerapkan  ketentuan  Pasal  1131  KUH Perdatayang menyatakan”Segalabarang-barang bergerak dantakbergerakmilikdebitur, baikyang sudahadamaupunyang akanada dikemudian hari,menjadijaminanuntukperikatan-perikatan debituritu.[3]

MenurutkamusBahasaIndonesia,kata Jaminan” bermakna:tanggunganatas pinjamanyang diterima;agunan;ataucontohnya: janjiseseorang untukmenanggung utangatau kewajibanpihaklain,  apabilautangataukewajibantersebuttidakterpenuhi.  Memang ketentuanPasal1131KUH Perdatatersebutadalahdiatur dalamBabXIXtentang Piutang denganhakmendahulukan,artinya Pasal1131KUH Perdata tersebutmengatur tentang piutangdengan  hak  didahulukan  padaumumnya  yangmenjadi  kewajiban  oranyang berhutang (debitur)gunamemenuhihakpemilikpiutang (kreditur)yang didahuluidengan dibuatnyasuatu akadatau perjanjian hutangpiutangantaradebiturdan kreditur.

Putusan perceraianyang memuatamar:Menghukumpemohon/tergugat rekonvensi (ayah/bapak) untukmenanggung/membayar nafkah anak bernama Fulan sekurang- kurangnya setiapbulansebesarsekianRupiah hinggaanaktersebutberumur 21tahunatau sudah menikah”,adalahsuatuperintahPengadilanyang harusdilaksanakansetiapbulan, demikelangsunganhidupanak tersebutdan pemenuhan kehidupan serta kesejahteraannya. Oleh karenaitu apabila pihakpemohon/tergugat rekonvensi(ayahanak) tersebuttidakmelaksanakanputusanPengadilan,maka ia dapatdianggapmemilikihutang kepadamantanistrinya(ibuyangmemelihara)anaknya tersebut.Dengandemikianmenurutpendapatpenulis,dalamrangka memberikan perlindunganhukumterhadaphak-hakanakyang menjadikorbanperceraian,agartidak terjadi tindakan penelantaran terhadapanak olehayahnyayangbertanggung jawab untuk menanggung  nafkahnya,maka   tindakanhakimyangmenerapkanketentuanPasal1131KUHPerdata terhadapkelalaianpembayarannafkahanakpasca perceraianadalah tidakbertentangan denganhukum,bahkan harusdipandang sebagaipenerapanhukumkedalamkasuskonkrit (rechtstoepassing,law- appying) .Dalamkonteksini,hakimberusaha mengkontruksisatu kasusdanmenerapkannorma-normahukumyang dapatdiberlakukanpadakasustersebut.

MantanHakimAgungBapakH.Atja Sandjaja,SH.,MH.dalam acaraBimbingan TeknisYustisialtentangEksekusidiMalang,Jawa Timurpada akhirtahun2013lalu, menyatakansangatmenyetujuipenerapanketentuan Pasal1131KUH Perdata untuk memecahkanproblemterhadaprumitnya eksekusi/pelaksanaanputusantentang pembayaran nafkahanakyang menjadikorbanperceraianyangharusditunaikansetiap bulantersebut.Karena denganmenetapkanbahwa segalabarang-barangbergerakdantak bergerakmilik pemohon/tergugat rekonvensi (ayah),baikyang sudahadamaupunyang akanada,menjadi jaminanatas  kelalaian  pembayaran  nafkaanak  tersebut  kepadatermohon/penggugat rekonvensi (ibu  yang memelihara  anak),  seakan-akan  menjadi  tekanan  psikis bagi  pemohon/tergugat rekonvensi  (ayah)  untuk dapatmelaksanakanpembayarannafkahanaktersebutkepada mantanistrinya(ibuanak) secara rutin dan konsekwen, sebab jika Pemohon/tergugat rekonvensi lalai tidak membayar nafkahanak tersebut, maka  Jurusita  Pengadilan  Agama  dapat  menyita  baranapa  saja  yang  dimilikinya kemudian  dijual  untuk  memenuhi  pembayaran  nafkah  anak  yang  terhutangatau  yang telah dilalaikannya tersebut.[4]

Mungkin akan banyak orang yang akan berpendapat bahwabarang milik pemohon/tergugat rekonvensiyang tidakadaatau belumada,tidakdapatdijadikanjaminan.Makapenulisberpendapat, demi adanya kepastian hukum dalamrentang waktu yang cukup lamadarianakusia0tahun hinggaanaktersebutusia 21tahunatausudah menikah, sudahlah pasti dalam kurun waktu yang lama tersebut rentan sekali adanya kelalaian dari berbagai macam problematika hidup yang akan dihadapi oleh pemohon/tergugat rekonvensi, dan ketika didalam diktum amar putusan terdapat klausula “menyatakan semuahartamilik pemohon/tergugat rekonvensi baikyang adaatauyangakanadasebagaijaminanatas kelalaianpembayarannafkahanaktersebutkepada Termohon/Penggugat Rekonvensi” maka sudahlah tentu akan  menjadi  tekanan  psikis” bagi pemohon/tergugat rekonvensi seperti yang diungkapkan oleh BapakAtja Sandjaja tersebut di atas. Namun apabila ketika putusan dijatuhkan pemohon/tergugat rekonvensi terbukti memiliki harta/barang berharga, maka sudah sepatutnyalah harta dan barang berharga tersebut dijadikan jaminan dan terhadap harta/barang berharga tersebut dapat diletakkan sita jaminan (consevatoir beslag) agar tidak dapat dipindah tangankan/dijual oleh pemohon/tergugat rekonvensi sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah.

  1. PENUTUP

Di dalam Sub Bab penutup ini  penulis mencoba merekomendasikan contohamarputusantentang nafkahanakkorbanperceraian,baikyangdidasarkanoleh gugatan  parapihak,    atau  yang  diberikan  oleh  hakim  dengan  dasarkebijaksanaannya berdasarkanpetitumsubsidairatauExofficiohakim(videPasal41hurufcUUNomor1Tahun 1974),yaitu :

  1. Menghukum  Pemohon/Tergugat  Rekonvensi  untuk  menanggung/membayar nafkahanak bernam Fulan umur sekian tahunsekurang-kurangnya setiapbulan sebesar sekian rupiah dengankenaikan sebesar sekian % setiap tahunnya,hingga anaktersebutberumur 21tahunatau sudah menikah.Danmenyatakan hartamilik Pemohon/Tergugat Rekonvensi berupa Emas batangan 2 (dua) KG (contoh barang yang menjadi jaminan)sebagaijaminanatas kelalaianpembayarannafkahanaktersebutkepada Termohon/Penggugat Rekonvensi. (Contoh diktum dalam amar putusan apabila Pemohon memiliki harta/benda berharga ketika putusan dijatuhkan)
  2. Menghukum Pemohon/Tergugat  Rekonvensi  untuk  menanggung/membayar nafkahanak bernam Fulan umur sekian tahunsekurang-kurangnya setiapbulan sebesar sekian rupiah dengankenaikan sebesar sekian % setiap tahunnya,hingga anaktersebutberumur 21tahunatau sudah menikah.Danmenyatakan semuahartamilik Pemohon/Tergugat rekonvensibaikyang adaatauyangakanadasebagaijaminanatas kelalaianpembayarannafkahanaktersebutkepada Termohon/Penggugat Rekonvensi. (Contoh diktum dalam amar putusan apabila Pemohon/Tergugat Rekonvensi belum memiliki harta/benda berharga ketika putusan dijatuhkan)

Dengandiktum amarputusandi atas, penulismerasayakin bahwaputusan tersebutdapat  memberikan  perlindungan serta kepastian  hukum terhadapanakyang menjadikorbanperceraiansecarautuhdanmaksimal,danmudah-mudahandapat membebaskanseorangibudaripenderitaankarenaharus banting tulang berjuang mencari uang untuk mendidik, mengasuh serta menghidupianak-anaknya sendirian karena ada kelalaian dari mantan suaminya.

 

 

Daftar Pustaka:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdara (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia), diunduh pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 09.56 WITA;
  2. Choiri, Ahmad, Penjaminan Harta Ayah Terhadap KelalaianPembayaran Nafkah Anak PascaPerceraian, diunduh pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 09.46 WITA;

 



[1] Disampaikan dalam diskusi hukum di PA Ruteng, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018

[2] Hakim Pengadilan Agama Ruteng kelas II.

[3] Baca Pasal 1131 KUH Perdata

[4] Artikel penjaminan harta ayah terhadap kelalaian pembayaran atas nafkah anak pasca perceraian, oleh Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.[2]

Go to top